DEKLARASI CILIWUNG BERSIH
Seminar Nasional Tata Kelola Hutan dan Iklim
Selasa, 3 November 2015 Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam acara Kemitraan Seminar Nasional Tata Kelola Hutan dan Iklim serta Pertemuan Mitra Forest Governance Program dan sosialiasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).
Tanda Tangan MOU dengan JMHI
Senin 2 November 2015 Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) didalam acara Penanda Tanganan MOU antara JMHI dengan ORIFLAME yang akan memasarkan hasil Madu Hutan Indonesia di Mancanegara.
Pertemuan Tahunan JMHI
Senin, 2 November 2015, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) dengan anggota Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) dalam Acara Pertemuan Tahunan 2-4 November 2015. Perserta didalam acara membuat simbol M dengan jari dan dua telapak tangan, madu dan hutan seperti air dan ikan, tidak bisa dipisahkan.
PEMBERIAN SANTUNAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Sabtu, 24 Oktober 2015 BALAI BESAR KSDA Jawa Barat, Bidang KSDA Wil I Bogor, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (DJPSKL - Hadi Daryanto) bermitra dengan PT. TASPEN (Persero) memfasilitasi Direktur Utama PT. Taspen (Iqbal Latanro) memberi santunan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada Isteri Almarhum Bapak Dulman Efendi (Polhut - DJKSDAE) yang meninggal dalam tugas memadamkan kebakaran hutan di Cikepuh September lalu sebesar Rp. 322 Juta.
Ini merupakan peristiwa pertama PT. Taspen proaktif mendatangi ahli waris dan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang banyak bekerja di lapangan, Polisi Hutan, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), dan Peneliti ada jaminan Pemerintah melalui Taspen untuk keselamatannya. Agar mereka yang bekerja dan berjuang dalam menangani kabut asap di lapangan tetap tenang dalam melaksanakan tugasnya.
PEMBEKALAN PENDAMPING PESERTA KBR
Jumat, 23 Oktober 2015. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK. Menghadiri acara Pembekalan Pendamping para peserta Kebun Bibit Rakyat (KBR) di DAS Citarum Ciliwung, Bogor
PENGUATAN BINA USAHA KELEMBAGAAN TERKAIT KETAHANAN PANGAN
PENGAKUAN HUTAN ADAT SEBAGAI HUTAN HAK
Masyarakat adat perlu diakui terlebih dahulu melalui peraturan daerah. Setelah diakui dan dipetakan wilayahnya, maka akan terlihat apakah kawasan tersebut beririsan atau bertumpangan dengan kawasan hutan negara.
Peraturan Menteri LHK No.32 Th.2015
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.32/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
HUTAN HAK
Download File : P.32/Menlhk-Setjen/2015
Peraturan Menteri LHK No.30 Th.2015
PERATURAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : P.
30/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF RAMAH LINGKUNGAN
Download File : P.30/Menlhk-Setjen/2015
Peraturan Menteri LHK No.29 Th.2015
PERATURAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 29/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
Download File : P. 29/Menlhk-Setjen/2015
Peraturan Menteri LHK No.28 Th.2015
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANINDONESIA
NOMOR : P.28/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
PEDOMAN
UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN
Download File : P.28/Menlhk-Setjen/2015
Langganan:
Postingan (Atom)